Sri Mulyani Ajari Para Pengkritik Pemerintah soal Utang dan Belanja Negara
Tangkas Domino - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati nampak capek dengan pemberitaan yang muncul belakangan ini, ikhwal utung pemerintah yang semakin Tinggi, hingga mencapai Rp4.000 triliun. banyak kritik bermunculan mulai dari elit politik hingga para ekonomi, yang pemerintah terlalu sering mengbral utang hingga semakin menumpuk.
Sri Mulyani mengatakan, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga pemerintah pusat, namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Dana transfer kedaerah yang meningkat sangat besar, dari Rp537,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018 , sebagian yaitu sebersar 25% diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua pemerintah daerah mematuhinya," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tangkas Dominonews di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
Kedua, sambung menteri yang pernah dijuluki Menkeu terbaik se-Asia ini, dalam Kategori belanja adalah masuk dalam belanja modal. karena untuk dapat membangun infrastuktur diperlurkan intitusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belenja barang.
"Oleh Karena itu, pernyataan bahwa 'tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang besarnya' adalah kesimpulan yang," tegas dia.
Menurutnya, ekonomi yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas intitusi yang baik, efesian, dan bersih adalah jenis " soft infrastructure" yang sangat penting bagi kemajuaan suatu perekonomi di indonesia kita ini.
Belanja intitusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita.
Selain melihat neraca, lanjut dia, dalam melihat utang yang perlu kita lunasi dan memperhatikan keseluruhan APBN dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit APBN dan posisi utang pemenrintah terus dikendelikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3% PDB, dikendalikan jauh dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp 167 triliun langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirankan mencapai 2,92% PDB berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,5%. Tahun 2018 ini target defisit pemerintah kembali menurun menjadi 2,19% PDB.
"Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil rasio utang terhadap PDB dari 47& ke 26%. Suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan, "ungkapnya.
"Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurukam rasio utang terhadap PDB dari 47% ke 26% suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi sekamin sehat, meskipun jumlah nominal utang tetap mengalami kenaika," ungkapnya.
Demikan juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer. Masih menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers , telah menyatakan akan menurukan defisit keseimbangan primer agar APBN menjadi intrumen yang sehat dan sustainnable. Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 125,6 triliun. dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp 121,5 triliun.
" Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan kedepan, kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus," tandasnya.
JANGAN lupa klaim free chips
Buruan daftar dan dapatkan bonus 100% utk new member
Reload deposit 5%
*syarat dan ketentuan berlaku
Email: TANGKASDOMINO@gmail.com
Android http://bit.ly/2oVLyvg
hubungi livechat : DBSBET
WA : +85516595233
Sri Mulyani mengatakan, mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga pemerintah pusat, namun juga dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Dana transfer kedaerah yang meningkat sangat besar, dari Rp537,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018 , sebagian yaitu sebersar 25% diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua pemerintah daerah mematuhinya," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Tangkas Dominonews di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).
Kedua, sambung menteri yang pernah dijuluki Menkeu terbaik se-Asia ini, dalam Kategori belanja adalah masuk dalam belanja modal. karena untuk dapat membangun infrastuktur diperlurkan intitusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belenja barang.
"Oleh Karena itu, pernyataan bahwa 'tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang besarnya' adalah kesimpulan yang," tegas dia.
Menurutnya, ekonomi yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas intitusi yang baik, efesian, dan bersih adalah jenis " soft infrastructure" yang sangat penting bagi kemajuaan suatu perekonomi di indonesia kita ini.
Belanja intitusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita.
Selain melihat neraca, lanjut dia, dalam melihat utang yang perlu kita lunasi dan memperhatikan keseluruhan APBN dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit APBN dan posisi utang pemenrintah terus dikendelikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3% PDB, dikendalikan jauh dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp 167 triliun langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirankan mencapai 2,92% PDB berhasil diturunkan menjadi sekitar 2,5%. Tahun 2018 ini target defisit pemerintah kembali menurun menjadi 2,19% PDB.
"Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil rasio utang terhadap PDB dari 47& ke 26%. Suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan, "ungkapnya.
"Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurukam rasio utang terhadap PDB dari 47% ke 26% suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi sekamin sehat, meskipun jumlah nominal utang tetap mengalami kenaika," ungkapnya.
Demikan juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer. Masih menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers , telah menyatakan akan menurukan defisit keseimbangan primer agar APBN menjadi intrumen yang sehat dan sustainnable. Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 125,6 triliun. dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp 121,5 triliun.
" Untuk tahun 2018, pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan kedepan, kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus," tandasnya.
JANGAN lupa klaim free chips
Buruan daftar dan dapatkan bonus 100% utk new member
Reload deposit 5%
*syarat dan ketentuan berlaku
Email: TANGKASDOMINO@gmail.com
Android http://bit.ly/2oVLyvg
hubungi livechat : DBSBET
WA : +85516595233
Post a Comment